BANDUNG, Satunet.co – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat melakukan verifikasi lapangan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT) di lima unit pelaksana teknis (UPT) di Kota Bandung, Kamis (8/8/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Akhmad Hasmy.
Lima UPT yang menjadi sasaran verifikasi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
Fokus Verifikasi di Setiap UPT berbeda-beda. Di Lapas Sukamiskin, tim verifikasi berfokus pada program pengentasan kemiskinan melalui pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program ini mencakup berbagai kegiatan produktif seperti laundry, pengolahan air minum, dan pembuatan kapal fiberglass.
Sementara itu, di LPKA Bandung, verifikasi lebih ditekankan pada pelaksanaan pendidikan formal dan non-formal bagi tahanan anak. Kerjasama dengan satuan pendidikan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Di LPP Bandung, tim verifikasi mengevaluasi digitalisasi administrasi pemerintahan, khususnya dalam penanganan stunting dan pendataan kelahiran bayi di dalam lembaga pemasyarakatan.
Berbeda lagi dengan Kantor Imigrasi Bandung yang fokus pada kontribusi Kemenkumham dalam meningkatkan investasi melalui pengelolaan layanan keimigrasian yang efektif. Penerbitan visa dan izin tinggal investor menjadi sorotan utama.
Verifikasi diakhiri di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Di sini, tim mengevaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seperti kemudahan proses kunjungan dan perbaikan fasilitas.
Tujuan utama dari verifikasi lapangan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan RKT di lingkungan Kemenkumham Jabar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, menyambut baik kegiatan verifikasi ini dan berharap dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja seluruh UPT di bawah kepemimpinannya.
Dengan adanya verifikasi ini, diharapkan kinerja seluruh UPT di lingkungan Kemenkumham Jabar dapat terus ditingkatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
