SatuNet.co,Depok – Ini merupakan koreksi bagi penyelenggara pemilu di Kota Depok,tanpa adanya koreksi KPU Depok tidak akan bekerja dengan baik.
Wajar sejumlah Wartawan Kota Depok yang tergabung di PWI menilai KPU Depok mengkoreksi kinerjanya,untuk kedepannya diperbaiki yang lebih baik lagi.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok turut beraksi dengan kinerja KPU Kota Depok yang dinilai tidak totalitas dalam sosialisasi Pilkada Depok 2024. Pernyataan tegas ini disampaikan Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dikantor seketariat Pwi jalan Melati Depok. Rabu ,(9/10/2024)
Menurut Rusdy, Sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok nyaris tidak ada, padahal target partisipasi pemilih ditingkatkan dari 60 persen menjadi 80 persen.
“Seharusnya KPU gencar dalam melakukan sosialisasi. Mestinya ada alokasi anggaran ke media massa,” ujar Rusdy dengan nada geram.
Rusdy mengatakan , pentingnya penggunaan berbagai saluran media untuk sosialisasi, termasuk media cetak, online, dan luar ruangan.
Masih kata Rusdy ,Untuk Sosialisasi pilkada Depok tidak bisa hanya mengandalkan satu media saja. (KPU) harus membagi itu ke semua media yang ada, media lokal maupun media nasional.
Sekali lagi Rusdy menegaskan, dugaan monopoli yang dilakukan KPU memicu pelanggaran yang berimbas dengan penyalahgunaan anggaran. “Ada pelanggarannya, jelas itu monopoli di kuasai oleh satu pihak. Itu bisa kena tindak pidana, penyalahgunaan anggaran,”.
Rusdy mengatakan, penting bagi KPU dan pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), untuk ikut berperan aktif dalam sosialisasi.
“Jangan hanya mengandalkan sosialisasi, hanya dari poster-poster calon atau kampanye calon. Tetapi KPU dan pemerintah Kota Depok dalam hal ini Diskominfo harus sosialisasi juga,” kata Rusdy .
Soal kurangnya visibilitas baliho sosialisasi di ruas-ruas strategis seperti Margonda dan titik strategis lainnya juga menjadi sorotan.
“Baliho di Margonda saja tidak ada.Kalah sama PWI sudah memasang tiga baliho. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dari KPU tidak cukup,”.
Terkait soal LPJ anggaran KPU Kota Depok dalam Pilkada akan dinanti Pemerintah Kota Depok.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono memastikan, sudah melakukan pencairan hibah anggaran kepada KPU Kota Depok, mensukseskan proses pelaksanaan pilkada serentak.
“Seluruh anggaran dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kota Depok dan Pilgub Jabar sudah cair dengan dibagi pada tiga termin dan diberikan kepada KPU,” ucapnya.
Wahid Suryono menjelaskan, tugas Pemkot Depok terutama BKD hanya saja mencairkan hibah anggaran untuk berbagai kegiatan pada Pilkada 2024.Tutupnya.
