Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, di Aula Kelurahan Tugu, Selasa (4/2/25).
Berbeda dengan biasanya yang lebih fokus pada pembangunan fisik, acara kali ini banyak diwarnai dengan usulan-usulan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing Rukun Warga (RW).
Lurah Tugu, Tri Sakti Anggoro, mengungkapkan bahwa masyarakat Tugu lebih mengutamakan aspek-aspek yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka, selain pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat Tugu tidak hanya mementingkan pembangunan fisik saja, karena ada hal-hal lain yang dapat dirasakan kebermanfaatannya,” ujar Tri Sakti Anggoro.
Salah satu usulan yang mendominasi adalah pengelolaan berbasis sampah masyarakat, yang dilakukan oleh hampir seluruh RW. Tri Sakti menambahkan, mobil siaga juga menjadi salah satu permintaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan setempat.
Kelurahan Tugu memiliki 19 RW, dengan alokasi dana sebesar Rp 300 juta per RW, yang totalnya mencapai sekitar Rp 5,7 miliar. Dari dana tersebut, sekitar Rp 1,1 miliar akan digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur, sementara lebih dari Rp 4,5 miliar akan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan program non-fisik.
Pembangunan mengusung prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial untuk memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Tri Sakti juga menegaskan bahwa permasalahan seperti banjir yang melintasi beberapa RW, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan satu RW saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh.
Selain itu, perubahan otoritas dalam menentukan prioritas pembangunan kini berada di tingkat RW, yang diharapkan dapat mendengarkan dan memperhatikan suara masyarakat dengan lebih intensif. “Dengan adanya perubahan ini, suara masyarakat di tingkat bawah lebih dapat didengar,” jelas Tri Sakti.
Selain dana yang dialokasikan untuk setiap RW, Kelurahan Tugu juga mendapatkan dukungan dari aspirasi anggota Dewan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang akan mendampingi proses Musrenbang agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Demokrat, Edi Sitorus, menekankan pentingnya Musrenbang yang berkualitas, yang harus menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang harus berkualitas agar hasilnya nanti bisa dikaji oleh pemerintah,” ujar Edi.
Edi, juga mengingatkan masyarakat agar aktif bertanya kepada narasumber yang berasal dari berbagai instansi terkait untuk memastikan solusi yang ditawarkan benar-benar dapat menyelesaikan masalah di tingkat RW.
“Jangan ragu untuk bertanya, pastikan solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan di RW,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Ade Ibrahim, menyatakan akan ada beberapa usulan yang akan disinergikan dengan pokok-pokok pikiran anggota Dewan. “Kami dari dewan yang ada di Cimanggis akan membantu beberapa poin yang mungkin belum tercover,” kata Ade.
Musrenbang di Kelurahan Tugu diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua elemen, baik dari tingkat RW, kelurahan, hingga dewan.