JAKARTA, Satu Net – Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) sepakat untuk memperkuat sinergi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung, Reda Manthovani, di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (1/7/2024).
Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pertukaran data dan informasi, serta koordinasi intelijen antara kedua institusi. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional.
Dalam sambutannya, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, menegaskan pentingnya peran intelijen dalam penegakan hukum. “Intelijen adalah inti dari pengumpulan informasi. Diperlukan keahlian khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi agar dapat menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan. Peran intelijen sangatlah strategis, terutama dalam penegakan hukum. Keberhasilan kita dalam menangani berbagai kasus tidak lepas dari peran intelijen,” ujar Silmy.
Sementara itu, Jamintel Reda Manthovani menyatakan bahwa data keimigrasian, khususnya terkait perlintasan orang di tempat pemeriksaan imigrasi, merupakan informasi tambahan yang sangat penting bagi Kejagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Penggunaan teknologi informasi terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pencarian buronan yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) kami,” ujar Reda.
Melalui kerjasama ini, Kejagung akan mendapatkan akses terhadap informasi data perlintasan yang bermanfaat untuk melacak dan mencari buronan di dalam dan luar negeri. Ditjen Imigrasi juga memiliki aplikasi atau mekanisme “subject of interest”, yaitu catatan orang-orang yang bermasalah. Sistem ini sedang dalam tahap penyempurnaan dan ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
Di sisi lain, Kejagung memiliki data WNI dan WNA yang pernah mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia. Kerjasama intelijen ini berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing.
Dirjen Imigrasi kembali menekankan urgensi penguatan intelijen. “Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita membutuhkan intelijen untuk mengidentifikasi, memahami, dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan hukum,” jelas Silmy.
“Oleh karena itu, melalui kerjasama ini, kami harapkan pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional dapat terwujud,” tuntas Silmy. (LK)
